Premanisme Ormas dan Potensi Kehilangan Investasi dan Lapangan Kerja di Indonesia

Premanisme yang merebak di berbagai tingkat di masyarakat, hingga terlembagakan dalam bentuk organisasi masyarakat hingga insititusi formal memberi dampak negatif pada iklim usaha dan investasi. 

Sejumlah kasus muncul, terutama diawali dari postingan media sosial dari kejadian di lapangan, yang kemudian melebar hingga menjadi isu nasional. Peran negatif sejumlah ormas telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat masuk dan berkembangnya investasi di Indonesia.

Bentuk Hambatan yang Ditimbulkan Ormas

Berbagai bentuk hambatan yang muncul dari premanisme sebagian ormas muncul berupa pungutan Liar dan pemerasan. Oknum ormas sering melakukan pungutan liar, meminta uang keamanan, atau sumbangan secara paksa kepada perusahaan dan investor. Praktik ini tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan rasa tidak aman bagi pelaku usaha.

Hambatan kedua, adalah pemaksaan jatah proyek. Banyak ormas memaksa perusahaan untuk melibatkan mereka sebagai vendor dalam proyek, seperti penyedia katering, transportasi, pengelolaan limbah, hingga pasokan bahan bangunan. Jika permintaan ini tidak dipenuhi, ormas kerap melakukan intimidasi atau aksi blokade yang menghambat operasional perusahaan.

Selain itu, premanisme ormas menimbulkan gangguan keamanan dan operasional, Tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas menyebabkan gangguan keamanan di kawasan industri. Demonstrasi, intimidasi, hingga blokade pabrik menjadi ancaman nyata yang membuat investor merasa tidak nyaman dan akhirnya memilih membatalkan atau menarik investasinya.

Akibat dari gangguan tersebut, ketidakpastian dan biaya usaha meningkat. Gangguan dari ormas menambah beban biaya tak terduga bagi perusahaan, seperti denda akibat keterlambatan pengiriman barang karena blokade. Hal ini menurunkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi dan memperburuk iklim usaha.

Dampak Ekonomi

Akibat ulah ormas, investasi senilai ratusan triliun rupiah batal masuk ke Indonesia. Banyak investor, baik lokal maupun asing, memilih hengkang atau membatalkan rencana investasi karena tidak ingin terjebak dalam situasi yang merugikan dan penuh ketidakpastian.

Baca juga: Mengoptimalkan AI untuk Efisiensi Operasional Bisnis Kecil

Gangguan yang terus-menerus dari ormas membuat Indonesia dinilai kurang ramah investasi dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara. Hal ini berpotensi menurunkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi baru.

Selain kerugian finansial langsung, gangguan ormas juga berdampak pada hilangnya potensi lapangan kerja dan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah yang seharusnya diuntungkan dari kehadiran investasi.

Bagaimana pandangan dan reaksi investor asing?

Pandangan dan Reaksi Investor Asing 

Investor asing memandang aksi premanisme dan gangguan dari oknum ormas sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan kepastian berusaha di Indonesia. Mereka menilai situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko investasi, dan merusak citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang aman dan kondusif145.

Investor cenderung menghindari daerah atau negara yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi atau potensi konflik sosial, karena hal ini dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, dan bahkan menyebabkan kegagalan bisnis.

Gangguan seperti demonstrasi, pemblokiran kawasan industri, hingga penyegelan pabrik oleh ormas membuat investor merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan yang memadai.

Baca juga: Kecerdasan Buatan Mengubah Wajah Industri Otomotif

Banyak investor asing memilih untuk menarik investasinya atau membatalkan rencana penanaman modal di Indonesia akibat gangguan ormas. Himpunan Kawasan Industri (HKI) mencatat kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal masuk maupun keluar dari kawasan industri.

Citra negatif akibat gangguan ormas membuat minat investor asing untuk masuk ke Indonesia menurun. Mereka lebih memilih negara lain yang menawarkan stabilitas, keamanan, dan kepastian hukum yang lebih baik.

Berapa nilai kerugian dan potensi kehilangan?